UU No. 5 Tahun 1960

Undang-undang Pokok Agraria

BAB I

Dasar-dasar dan Ketentuan Pokok

Pasal 1

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh

rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa

bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa

termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat

abadi.

(4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh

bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.

(5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut

wilayah Indonesia.

(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air

tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

Penjelasan     

            Dalam UUPA tahun 1960 ini, merupakan dasar hukum dari agraria. Dalam pasal 1 yang dijabarkan dalam enam ayat, menyangkut tentang dasar-dasar dan ketentuan pokok yang menjadi pijakan dasar hukum agraria di Indonesia. Garis besar dari pasal 1 ini tercantum beberapa pengertian yang membatasi dalam hal wilayah Indonesia yang terdiri dari bumi, air (laut), dan juga ruang angkasa. Kesatuan yang terdiri dari darat, laut, dan udara merupakan kesatuan utuh Bangsa Indonesia yang wajib dipertahankan dan kekayaan didalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

  • Implementasi Pasal 1

            Indonesia merupakan negara kepulauan di belahan khatulistiwa yang memiliki jumlah pulau kurang lebih 17.000 yang tersebar. Batas-batas perairan di Indonesia terdiri dari batas teritorial dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Batas teritorial diukur dari garis terluar pulau yang berjarak 12 mil keluar ke arah lautan bebas. Mengenai hal ini, negara Indonesia memiliki hak penuh atas kedaulatan sampai batas laut teritorial ini. Tetapi, disamping itu, negara harus juga menyediakan alur pelayaran untuk lalu-lintas damai, baik di atas permukaan air maupun di bawah permukaan air.  Adapun garis dasar merupakan garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau-pulau. Jarak titik dari satu titik ke titik yang lain dihubungkan dengan syarat tidak melebihi 200 mil.

            Batas ZEE merupakan garis yang ditarik ke luar dari garis dasar yang berjarak 200 mil. Kewenangan sebuah negara di ZEE ini yaitu dalam hal memanfaatkan sumberdaya di laut atau di bawah dasar laut. Dalam hal ini, negara yang bersangkutan memiliki kesempatan pertama dalam pemanfaatan tersebut. Kewajiban dari negara tersebut yaitu menghormati lalu-lintas damai pelayaran di zona tersebut.

            Landas kontinen adalah dasar lautan, yang baik dari segi geologi, maupun morfologi, merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Lautan yang berada di d atasnya adalah lautan dangkal, dengan kedalaman tidak lebih dari 150 meter (Sandy, 1996). Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan terletak pada dua landas kontinen yaitu kontinen Asia dan Australia. Batas landas kontinen yang ditarik dari garis dasar, jaraknya tidak tentu namun jarak terjauhnya 200 mil. Apabila terdapat dua negara yang atau lebih yang menguasai lautan di atas landas kontinen, batas antar negara-negara tersebut ditarik sama jauhnya dari garis dasar masing-masing. Dalam batas di Indonesia, batas landas kontinen berada di Selat Malaka sebelah Selatan. Di sebelah Selatan Indonesia, terdapat di Laut Timor.

            Adapun batas di daratan di Indonesia terdapat di dua negara tetangga yaitu Irian Jaya yang berbatasan langsung dengan  Papua Nugini dan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia Timur. Untuk menjaga keutuhan negara kita, di lokasi perbatasan dengan negara lainnya perlu diperkuat oleh pasukan pengamanan supaya tindakan ilegal lewat pintu perbatasan antar negara dapat diminimalisasi.

  • Aspek Historis

            Sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad dan dijajah pula selama tiga tahun oleh Jepang. Saat merdeka, banyak hukum-hukum yang diadopsi oleh Indonesia yang diambil dari peninggalan Belanda seperti hukum laut, hukum pertanahan, hukum pertanian, dan lainnya.

            Pada tahun 1608, Hugo de Groot menuliskan dalam bukunya bahwa Belanda, seperti halnya bangsa Eropa yang lainnya, memiliki hak yang sama untuk berlayar ke Timur. Dengan demikian, prinsip hak milik negara atas lautan juga telah menyebabkan penguasaan Nusantara beserta lautnya oleh berbagai kekuatan luar seperti Portugal, Spanyol, Inggris dan lain-lain. Selama kurang lebih tiga abad selanjutnya, laut Nusantara lebih banyak berfungsi sebagai alat pemisah dan pemecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia pada masa tersebut. (http://ditgeografisejarah.blogdetik.com).
            Baru pada abad ke-20, melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie1939 (Staatsblad 1939 No. 422) atau yang biasa disingkat dengan Ordonantie 1939, wilayah laut dalam suatu pulau di Nusantara memiliki ketetapan hukum yang diakui secara internasional. Ordonantie 1939 menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagi tiap-tiap pulau sejauh tiga mil.

            Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 merupakan tonggak awal bagi Indonesia dalam hal perubahan rezim kelautan nasional di Indonesia. Pembacaan deklarasi Djuanda ini sendiri dibacakan langsung oleh Perdana Menteri Djuanda. Dalam deklarasi tersebut pemerintah Indonesia mengklaim bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia (http://www.dkp.go.id).

            Deklarasi tersebut juga menyebutkan bahwa lalu lintas yang damai melalui perairan-perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin, selama tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang.

            Berpijak dari deklarasi tersebut, merupakan tonggak awal pemersatu laut sebagai satu kesatuan nasional. Hal ini berarti laut bukanlah alat pemisah dari satu pulau dengan pulau lainnya melainkan sebagai alat pemersatu bagi kesatuan bangsa Indonesia. Dengan adanya batas teritorial, ZEE menjadi batas legal negara Indonesia dalam haknya untuk menguasai wilayah perairan tersebut.

_^^_

DAFTAR PUSTAKA

1

Gambar 1. Batas-batas perairan di Indonesai

(Sumber : http://www.e-dukasi.net/mol/datafitur/modul_online/MO_99/images/geox084.jpg )